Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Home / Medan / Omnibus Law / Unjuk Rasa

Seratusan Buruh Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law dan PHK di Gedung DPRD Sumut

By PORTAL SUMATRA Post a Comment
Seratusan unjuk rasa tolak Undang-Undang Omnibus Law di tengah pandemi Covid-19. (Foto: Screenshot Televisi)

portalsumatra.com, Medan - Seratusan buruh dari berbagai aliansi unjuk rasa di gedung DPRD, Jalan Imam Bonjol, Sumatera Utara (Sumut) pada Selasa (25/8/2020) siang. Para unjuk rasa menolak Omnibus Law dan PHK buruh di tengah pandemi Covid-19.

Hasil data dari tayangan berita iNews Sumut pada pukul 10.00 WIB (26/8/2020), seratusan unjuk rasa membawa spanduk dan poster di gedung DPRD Sumut, mereka mengecam jika diberlakukannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan PHK buruh yang dilakukan perusahaan di tengah pandemi Covid-19.

Salah satu buruh Rintang Berutu mengatakan, pemerintah agar tidak memaksakan Undang-Undang Omnibus Law Ketenagakerjaan kepada pekerja, pada saat ini pekerja banyak mengalami masalah, apalagi saat pandemi Covid-19.

"Banyak buruh yang diPHK tanpa kejelasan, banyak juga yang dirumahkan tanpa batas, ini merupakan situasi yang menakutkan bagi buruh. Saya rasa menteri kerja harus menyelesaikan masalah tersebut bukan memunculkan masalah baru," ujar Rintang Berutu (25/8/2020).



Massa buruh menilai penerapan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja hanya untuk melayani kepentingan kapitalis, usaha produksi keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyat khususnya kaum buruh. Karena Undang-Undang akan menerapkan sistem kerja kontrak seumur hidup. 

Hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha buruh mudah diPHK dan hilangnya upah minimum sektoral Kabupaten Kota.

Massa buruh meminta pemerintah untuk tidak memaksakan diterapkannya Undang-Undang-Undnag Omnibus Law, karena buruh saat ini masih dalam kesulitan di masa pandemi Covid-19.

Selain meminta DPRD Sumut ikut menyuarakan penolakan buruh terhadap penerapan Omnibus Law Cipta Kerja dan PHK, massa juga mendesak DPRD Sumut untuk menambah kuantitas, kualitas, dan anggaran bagi lembaga pengawas ketenagakerjaan di disnaker Sumut, sehingga permasalahan buruh di Sumut mudah diselesaikan.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa juga melakukan blokade badan jalan di Jalan Imam Bonjol Medan.

Post a Comment for "Seratusan Buruh Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law dan PHK di Gedung DPRD Sumut"